Dalam pembukaan acara, Dr. H. Ayatullah Sadali, M.M., menyampaikan laporan bahwa pengelolaan Barang Milik Negera (BMN) di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan telah berjalan sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. Namun demikian, diperlukan penguatan sistem tata kelola agar pengelolaan BMN dapat lebih efektif dan efisien. Ayatullah menyebut, tujuan diselenggarakannya workshop ini adalah untuk meningkatkan kualitas SDM di bidang manajemen BMN bagi para penanggung jawab dan petugas pengelola BMN di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Adapun sasaran jangka pendek (tahun 2022) dilaksanakannya workshop ini sebagai monitoring BMN di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan melalui kegiatan sensus atau opname fisik BMN. "Sementara sasaran jangka panjangnya adalah terkelolanya BMN di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan," pungkas Ayatullah.

Acara dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Drs. Moh. Muslih, Ph.D. Dalam kesempatan ini, Muslih menyampaikan bahwa kesuksesan dalam mengelola BMN tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh unit kerja tertentu. Setiap unit kerja di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mempunyai tanggung jawab untuk menata dan merawat BMN yang berada di lingkungan unit kerjanya. Karenanya, dalam pengelolaan BMN harus saling bersinergi dan berkolaborasi antar unit kerja, baik di tingkat Rektorat, Fakultas, Lembaga maupun Unit Pelaksana Teknis (UPT). Lebih lanjut Muslih menuturkan bahwa pengelolaan BMN dimulai dari sistem pengadaan, pencatatan, distribusi barang, monitoring, hingga pemeliharaan. "Jika semua tahapan tersebut dilakukan dengan baik, sesuai prosedur dan mekanisme yang tepat, niscaya pengelolaan BMN di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan menjadi lebih akuntabel, efektif dan efisien," ungkapnya.

Muslih mengapresiasi kehadiran stakeholder dan mitra kerja UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dalam workshop ini agar dapat saling bertukar informasi dan berbagi pengalaman dalam pengelolaan BMN. Dengan beralihnya status menjadi UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, tantangan tata kelola kelembagaan semakin cukup besar, termasuk di dalamnya penguatan tata kelola BMN. Peningkatan status kelembagaan tentunya juga harus diiringi dengan peningkatan sistem tata kelola dan kualitas SDM dalam mengelola lembaga. Muslih menyambut baik dan mendorong adanya tindak lanjut workshop ini secara konkrit, sensus (opname) BMN harus segera diwujudkan usai kegiatan ini. Muslih menginstruksikan agar sensus BMN dilakukan secepat mungkin, maksimal bulan Oktober hingga akhir tahun 2022 ini. Dengan sensus BMN, Muslih berharap keberadaan dan kondisi BMN di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan dapat tercatat dan termonitoring dengan baik.

Reporter   : Saiful Anam

Editor        : Dimas Prasetya

Redaktur   : Humas Bagian Umum