Hadir dalam acara Muktamar ini antara lain H. Savic Ali, Ketua PBNU, Asrul Rahman, Direktur Eksekutif Lakpesdam PBNU, Rais Syuriyah PCNU se Jawa Tengah, Ketua PCNU se Jawa Tengah, Ketua lembaga dan badan otonom di lingkungan PWNU Jawa Tengah, Rektor dan pimpinan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, rektor perguruan tinggi negeri dan PTKIN se-Jawa Tengah, rektor perguruan tinggi Nahdlatul Ulama, mudir Ma'had Ali, serta para pengasuh pondok pesantren se-Karesidenan Pekalongan Raya. Sekitar 500 peserta dari badan otonom NU turut meramaikan Muktamar Ilmu Pengetahuan yang memasuki edisi ketiga ini.
Setelah sukses diselenggarakan pada tahun 2023 di Unwahas dan tahun 2024 di Universitas Sebelas Maret, Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-3 kali ini diselenggarakan di UIN K.H. Abdurrahman Wahid dengan mengusung tema besar: “Meneladani Pemikiran dan Tindakan Gus Dur: Reaktualisasi Masyarakat Sipil, Kemandirian Organisasi, dan Keadilan Ekologis.” Tema tersebut menjadi landasan seluruh rangkaian diskusi, perumusan gagasan, dan konsensus strategis yang akan dihasilkan.
Pemilihan kampus UIN K.H. Abdurrahman Wahid ini juga bertepatan dengan momentum penetapan K.H. Abdurrahman Wahid sebagai pahlawan nasional bidang perjuangan politik dan pendidikan Islam pada 10 November 2025. Selain itu, Gus Dur juga merupakan ketua PBNU yang memiliki ide pendirian Lakpesdam pada tahun 1984. “Pemilihan lokasi di UIN Gus Dur ini atas saran dari Rois Syuriah PWNU Jawa Tengah dan Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Tengah,” ujar Dr. Khasan Ubaidillah, Sekretaris Lakpesdam PWNU Jawa Tengah.
Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., menyampaikan sambutan selamat datang dan menegaskan komitmen kampusnya dalam mendukung penguatan tradisi keilmuan di organisasi sosial keagamaan seperti Nahdlatul Ulama. Ia menyebut muktamar ini bukan hanya agenda rutin, tetapi wadah penting bagi lahirnya rekomendasi-rekomendasi strategis. “Kami sangat bahagia dapat menjadi bagian dari muktamar ketiga yang diselenggarakan oleh Lakpesdam PWNU Jawa Tengah,” ujar Prof. Zaenal. Ia juga menekankan bahwa Lakpesdam, yang dirintis oleh Gus Dur dan dilanjutkan oleh Dr. Fahmi D Syaifuddin—adalah lembaga kunci dalam arah gerakan intelektual NU.
Belajar Masyarakat Sipil ala Gus Dur
Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah, K.H. Abdul Ghaffar Rozin, yang akrab disapa Gus Rozin, menekankan bahwa Muktamar Ilmu Pengetahuan tahun ini membawa warna yang berbeda. NU, katanya, perlu memperluas fokus kajian, tidak hanya pada isu sosial-keagamaan dan politik yang selama ini menjadi arus utama. “Kita mencoba keluar dari ruang lingkup kebiasaan NU,” tegasnya. Muktamar ini, menurut Gus Rozin, diarahkan untuk memperbincangkan hajat nyata masyarakat, mulai dari teknologi, pendidikan, ekonomi kerakyatan, hingga kemandirian pangan dan isu ekologis.
Ia menjelaskan bahwa inisiatif penyelenggaraan muktamar ini datang dari Rais Syuriyah PWNU Jawa Tengah sebagai upaya memperluas medan kajian dan gerakan NU. Fokus pada IPTEK, kata Gus Rozin, sangat penting untuk menghidupkan kembali semangat civil society yang dulu diperjuangkan Gus Dur.
Gus Rozin menyoroti banyak persoalan struktural yang dihadapi masyarakat—petani, nelayan, pelaku UMKM, sektor pertanian hingga kelautan. NU, menurutnya, harus bisa menawarkan solusi berbasis pengetahuan yang mengarah pada kebijakan strategis dan memenuhi keadilan struktural. Ia menegaskan bahwa muktamar ini bukan kompetisi gagasan dengan forum-forum sebelumnya, melainkan pelengkap yang memperkaya perspektif NU. “Meski banyak kader NU telah menduduki jabatan penting, NU tetap harus menjaga sikap kritis dan tetap berpihak pada masyarakat kecil,” tegas Gus Rozin disambut tepuk tangan meriah peserta.
Gus Rozin kemudian mengaitkan arah diskusi muktamar dengan pemikiran Gus Dur. “Pemikiran Gus Dur tidak boleh hanya dipahami di bagian akhirnya, tetapi harus dilihat proses gagasannya,” ujarnya. Gus Dur, lanjutnya, berhasil membuktikan kekuatan masyarakat sipil ketika melawan tekanan Orde Baru.
Isu lain yang Gus Rozin soroti ialah terputusnya rantai kaderisasi. Menurutnya, amaliah Aswaja berjalan baik, tetapi pengetahuan mendalam tentang NU belum kuat. Karena itu, penguatan kaderisasi menjadi fokus strategis. “NU harus kembali meneladani nilai-nilai perjuangan Gus Dur serta membangun terobosan-terobosan yang bermakna demi kemajuan NU dan masyarakat luas,” pungkasnya.
NU Harus Hadir dengan Amal Nyata
Rois Syuriyah PWNU Jawa Tengah, K.H. Ubaidullah Shodaqoh atau mbah Ubed, turut menegaskan bahwa problem-problem NU tidak cukup diselesaikan dengan kajian semata. “Tantangannya adalah kita tidak cukup menjawab tantangan, tetapi harus ada amal dan tindakan nyata,” ujarnya. Menurut Mbah Ubed, pesantren tidak dapat menyelesaikan semua persoalan sendiri; tetapi pesantren telah melahirkan banyak ahli. Karena itu, muktamar menjadi wadah penting untuk memperkuat kolaborasi dalam penyelesaian masalah-masalah umat. “NU memiliki modal keilmuan yang sangat besar, bukan hanya dari pesantren, tetapi juga dari para kader yang menempuh pendidikan umum,” ujar Mbah Ubed.
Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqon Bugen Semarang ini menjelaskan bahwa banyak kiai mulai mengarahkan anak-anaknya belajar di bidang teknologi, ekonomi, kesehatan, dan disiplin lain di luar ilmu agama. “itu adalah isyarat bahwa NU harus membuka ruang lebih luas bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern,” tegas Mbah Ubed.
Dengan berbagai pemikiran dan dorongan kuat yang muncul dalam pembukaan ini, Muktamar Ilmu Pengetahuan ke-3 PWNU Jawa Tengah diharapkan menjadi ruang strategis bagi NU untuk merumuskan agenda baru yang relevan, progresif, dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Jalan Kemandirian NU
Menurut M Zainal Anwar, Ketua Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, pilihan tema “Meneladani Pemikiran dan Tindakan Gus Dur: Reaktualisasi Masyarakat Sipil, Kemandirian Organisasi dan Keadilan Ekologis” sebagai upaya memperdalam warisan pemikiran K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam memaknai peran Nahdlatul Ulama di abad ke-21. Gus Dur bukan hanya seorang tokoh bangsa dan pemikir Islam, tetapi juga pelopor gerakan masyarakat sipil yang menegaskan pentingnya kemandirian, kemanusiaan, dan tanggung jawab ekologis. Bagi Lakpesdam PWNU Jawa Tengah, NU bukan sekadar organisasi keagamaan, tetapi kekuatan sosial yang memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga martabat manusia dan kelestarian alam. Dalam konteks itulah, muktamar ini berupaya menegaskan kembali arah etik dan peradaban NU: menjadi gerakan yang mandiri, berkeadilan, dan berpihak pada kehidupan.
Konteks sosial Jawa Tengah memberi makna yang sangat kuat bagi tema ini. Provinsi ini dikenal sebagai basis terbesar kedua warga Nahdlatul Ulama di Indonesia setelah Jawa Timur sekaligus wilayah dengan tantangan sosial-ekologis yang kompleks: dari pesisir utara yang terancam abrasi hingga kawasan pegunungan dan pedesaan yang menghadapi kerusakan lingkungan, ketimpangan ekonomi, serta lemahnya kemandirian komunitas. Sebagian besar warga NU hidup di sektor pertanian, nelayan, dan usaha mikro yang langsung bersentuhan dengan problem pangan, air, dan lahan. Karena itu, membangun kemandirian umat berarti memperkuat daya hidup mereka—melalui pendidikan, pemberdayaan ekonomi, dan tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan.
Selain diskusi tentang peta jalan kemandirian NU, pada diskusi paralel yang diselenggarakan pada sesi siang, para peserta muktamar memperbincangkan isu-isu berkaitan dengan keadilan ekologis misalnya kerusakan alam, perubahan iklim, dan eksploitasi sumber daya telah mengancam ruang hidup masyarakat. Keadilan ekologis bukan semata isu lingkungan, melainkan persoalan keadilan sosial dan keadilan struktural yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil. “Muktamar ini karenanya ingin menegaskan bahwa perjuangan NU di masa kini tidak hanya berfokus pada bidang sosial dan politik, tetapi juga mencakup tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan sumber kehidupan,” terang Zainal yang juga dosen politik di UIN Raden Mas Said Surakarta.
Melalui tema ini, Lakpesdam PWNU Jawa Tengah mengajak para ilmuwan, ulama, aktivis, dan pemimpin sosial untuk meneladani spirit Gus Dur—yakni berpikir merdeka, bersikap adil, dan bertindak bagi kemaslahatan bersama. Kemandirian dan keadilan ekologis menjadi dua pilar yang saling menguatkan: kemandirian memberi daya bagi umat untuk hidup bermartabat, sedangkan keadilan ekologis memastikan kehidupan itu berlangsung secara berkelanjutan. Dengan meneladani legasi Gus Dur, NU diharapkan mampu meneguhkan kembali peran historisnya sebagai gerakan civil society yang tidak hanya membela manusia, tetapi juga memperjuangkan kehidupan yang adil bagi seluruh makhluk.
Penulis : Ambar Hermawan
Editor : Sri Lestari
